Kamis, 13 September 2012
Selasa, 11 September 2012 | 22:25
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan
Maharani (tengah) bersama anggota Komisi VII DPR dari FPDIP Ismayatun (kiri)
dan Daryatmo Mardiyanto (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di
kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9). Fraksi PDI Perjuangan
menolak permintaan pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL)
tahun 2013 sebesar 15%. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama/12 (sumber: Antara)
Pemerintah
pusat didesak untuk memilih pengurangan anggaran kunjungan kerja ke luar
negeri daripada memberatkan beban masyarakat lewat rencana penaikan tarif
dasar listrik (TDL) sebesar 15%.
Desakan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ismayatun, di Jakarta, Selasa (11/9).
Desakan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ismayatun, di Jakarta, Selasa (11/9).
Pendapat Ismayatun itu didasari dari fakta bahwa pemerintah pusat setiap tahun selalu menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk ongkos perjalanan.
Seperti diketahui, anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga pada tahun 2011 adalah sebesar Rp18 triliun. Angka itu naik jadi Rp24 triliun pada tahun 2012, dan diusulkan sebesar Rp21 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013.
Di sisi lain, audit BPK menemukan dari anggaran jalan-jalan/kunjungan kerja Rp18 triliun pada 2011, terjadi pemborosan sebanyak 40% alias senilai Rp7,2 triliun.
"Misalnya 40% itu tidak boros, itu kan bisa dipakai menutup kekurangan TDL. Akan lebih baik uang negara digunakan untuk subsidi listrik daripada menghamburkan untuk perjalanan dinas," kata Ismayatun.
Bagi Ismayatun, apabila pemerintah bersedia memotong anggaran jalan-jalannya sampai 75% alias sekitar Rp15 triliun dari Rp21 triliun yang diajukan di RAPBN 2013, TDL tidak perlu naik.
Sebab berdasarkan hitungan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) niat menaikkan TDL 15% itu akan menghasilkan tambahan dana sekitar Rp14,89 triliun untuk operasional PLN.
Dia mengatakan pemerintah perlu melakukan introspeksi diri atas pemborosan itu, dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri sendiri.
