Kamis, 13 September 2012
Menurut dia, tidak adil jika pola
kerja PLN tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat dengan cara harus membayar
tarif dasar lisrik yang tinggi.
“Untuk melakukan perubahan pola
produksi PLN yang selama ini bahan produksinya lebih banyak dari solar, bagaimana janji pemerintah, PLN
untuk mengkonversi itu ke gas, batu bara atau yang lain dengan biaya yang lebih
rendah. Jadi jangan sampai inefisiensi PLN itu dibebankan kepada
masyarakat, yang kedua, harus dihitung secara cermat sebetulnya pada pelanggan
dengan kapasitas daya berapa yang akan dinaikkan itu,” ujar Ahmad di Jakarta.
Hal senada juga disampaikan Arief
Budimanta, anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah-masalah ekonomi. Ia
menegaskan komisinya akan menolak jika pemerintah mengajukan permohonan ke DPR
untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL).
“Bagaimana agar PLN itu efisien,
penerimaan negara meningkat kemudian TDL-nya nggak naik. Kalau TDL-nya naik,
misalnya, sekarang ya katakanlah misalnya per triwulan rencananya 10 persen
naik, kemudian triwulan berikutnya naik lagi 10 persen, dari 10 persen yang pertama
dia naik lagi, jadi sebenarnya kenaikannya berganda, kenaikan berganda itu
akibatnya apa? Kenaikan terhadap harga-harga barang yang diproduksi,
harga-harga barang pada tingkat konsumen juga pasti akan naik karena
dibebankan,” ujarnya.
Dalam
kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, Chris Kanter, menegaskan lembaganya setuju jika pemerintah menaikkan
tarif dasar listrik atau menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurutnya, negara
sudah terlalu berat menanggung subsidi terutama subsidi energi.
Ia
menilai jika pemerintah berhasil menekan subsidi maka harga barang-barang
produk lokal juga akan lebih murah dan produktivitas meningkat, sehingga
lapangan pekerjaan terbuka dengan upah buruh semakin layak. Ia menambahkan pemerintah
harus aktif memberi pengertian kepada masyarakat bahwa sudah saatnya tidak
bergantung pada subsidi.
“Subsidi
mesti diberesin dulu, nggak kuat ini negeri, ya kalau itu sudah tentu seperti
biaya-biaya tinggi di dalam pelaksanaan anggaran itu mesti hilang. Korupsi apa
semua. Otomatis itu semua akan tersalur kepada belanja modal pada pembangunan
infrastruktur,” ujarnya.
“Listrik
mesti naik saya setuju tapi hitung dong untuk cross the board, maksudnya
termasuk pelanggan yang paling kecil. Pelanggan yang paling kecil sudah berapa
belas tahun nggak pernah naik lho, itu ditanggung oleh golongan dunia usaha,
golongan industri dan golongan besar, setiap tahun kan begitu, kenapa? Karena
itu political decision,” ujar Chris.
Tahun
ini pemerintah menetapkan subsidi energi sebesar Rp 202,4 triliun dan tahun
depan naik menjadi Rp 274, 8 triliun. (voa/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/202500Jumat, 07/09/2012 - 09:30
