Senin, 01 Oktober 2012
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA
-- Partai Keadilan sosial (PKS) dalam musyawarah wilayah DKI Jakarta mengusung
konsep Jakarta Raya dalam mengatasi permasalahan ibukota Negara. Konsep
tersebut muncul karena adanya isu wacana pemindahan ibu kota yang menjadi
perbincangan hangat pada muswil yang berlangsung sejak Jumat (15/10) hingga
Ahad (17/10).
Jakarta
Raya diusulkan menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang
kerap melanda Ibukota Negara dan belum terselesaikan secara optimal sampai saat
ini. "Terkait isu pemindahan Ibukota, PKS menolak adanya pemindahan
tersebut" ujar ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI
Jakarta,Triwisaksana pada acara seminar bertajuk Pemindahan Ibukota versus
Revitalisasi Tata Ruang yang digelar pada rangkaian muswil PKS, Sabtu (16/10).
Alasannya
adalah pemindahan Ibukota memerlukan dana yang sangat besar, untuk lebih efektif
sebaiknya pemerintah memfokuskan
pembenahan tata ruang dan mengoptimalkan angkutan massal. Sebab,
lanjutnya, perbedaan antara megapolitan dengan pembentukan Jakarta Raya adalah
pada lingkup penyatuan beberapa wilayah penyangga.
Triwisaksana
yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, mengatakan konsep
Jakarta Raya adalah membangun sebuah kota megapolitan yang mengintegrasikan
kota-kota Administrasi di Propinsi DKI Jakarta dengan Kota/Kabupaten yang
berada di sekitarnya.
Jakarta
Raya, merupakan kesatuan
politik, kesatuan administrasi negara, kesatuan kelembagaan, kekuatan
pembiayaan, kesatuan perencanaan tata ruang dan kekuatan dasar hukum.
“Tentu saja konsep ini bisa dilaksanakan dengan melepaskan egoisme
daerah-daerah yang bersangkutan dan mengutamakan kepentingan bersama,” kata
pria yang akrab disapa Sani ini.
Sani
mengungkapkan bahwa ada empat permasalahan Jakarta yang sampai saat ini belum
dapat teratasi, yakni banjir, kemacetan, degradasi lingkungan yang ditandai
dengan menurunnya permukaan air tanah, serta penataan pemukiman yan tidak
sehat. “Implementasi tata ruang yang kacau dan tidak tepat dianggap menjadi
penyebab kemacetan dan banjir yang menjadi wajah utama Jakarta,” ujar mantan
ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.
Sementara
itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto ditemui pada kesempatan yang sama
nampaknya tidak menyetujui wacana mengenai pemindahan ibu kota ke daerah lain
untuk mengatasi permasalah banjir dan kemacetan di DKI Jakarta. "Seluruh
dunia sudah mengetahui bahwa ibu kota dari Indonesia itu adalah Jakarta, kalau
kita ingin Jakarta selamat maka kita perlu melakukan rekayasa teknik dan
mengurangi beban kota," kata Prijanto kepada wartawan di acara muswil PKS
di salah satu hotel di kawasan Senayan.
Menurutnya
biaya pemindahan jauh
lebih besar jika dibandingkan dengan biaya memperbaiki sarana dan
prasarana yang ada di ibu kota saat ini. Dia menilai revitalisasi megapolitan
jauh lebih baik dibandingkan dengan pemindahan ibu kota.
Senada
dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menurutnya wacana pemindahan ibu
kota bukan sesuatu yang buruk. Namun, lanjutnya, mengapa tidak merealisasikan
konsep megapolitan untuk menyelesaikan masalah pokok seperti banjir, kemacetan,
dan sampah. Pemerintah bisa menyisihkan dana untuk mengatasi masalah pokok
tersebut. "Pemindahan ibu kota mahal, kenapa tidak menyelesaikan masalah
yang ada didepan mata terlebih dahulu" kata dia.
Redaktur:
taufik rachman
Reporter:
C32
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/10/17/140647-ibukota-tak-perlu-dipindah-jika-jakarta-menjadi-megapolitan
