Senin, 01 Oktober 2012
Dede
Rosyadi - detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman
Anda
Jakarta Penanggulangan masalah rokok dikritik mantan ketua
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Muhammad. Dia menilai saat ini pemerintah
masih berpihak pada produsen rokok.
"Hal itu terlihat dari sikap pemerintah yang sampai
saat ini belum meratifikasi atau mengaksesi FCTC (Framework Convention on
Tobacco Control)," ujarnya.
Hal tersebut dikatakannya dalam acara seminar bertajuk
'Menyorot keraguan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi atau aksesi terhadap
FCTC' di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Jumat
(21/1/2011).
FCTC adalah konvensi atau treaty yaitu bentuk hukum
internasional dalam mengendalikan masalah tembakau/rokok yang mempunyai
kekuatan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. Kartono
mengatakan pemerintah cenderung lebih melindungi produsen rokok.
"Ada rumor petani tembakau akan mati jika ada FCTC. Itu
asumsi yang ditiupkan oleh produsen rokok. Jadi itu hanya dalih saja,"
katanya.
Kartono meminta pejabat-pejabat yang berkepentingan pada
industri rokok juga memperhatikan kesehatan rakyatnya. Jangan hanya mengejar
keuntungan pribadi semata.
"Menurut saya pemerintah tidak menandatangani karena
ada lobi produsen rokok. Satu bukti kemunafikan. Pemerintah lebih mendukung 230
juta rakyat Indonesia merokok. Lebih baik rakyatnya merokok daripada pemerintah
merugi," tudingnya.�
