Senin, 01 Oktober 2012
JAKARTA,
KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak
rencana pemerintah untuk menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai tolak
ukur dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pasalnya,
rencana itu dianggap tidak menyelesaikan masalah kecurangan UN yang sudah lama
terjadi.
"Jangan jadikan UN sebagai bobot nilai masuk PTN dan tetap diadakan jalur ujian tertulis untuk SNMPTN seperti pada biasanya," kata ketua FSGI Retno Listiarty saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2012).
"Jangan jadikan UN sebagai bobot nilai masuk PTN dan tetap diadakan jalur ujian tertulis untuk SNMPTN seperti pada biasanya," kata ketua FSGI Retno Listiarty saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2012).
"Jadi, sekali lagi jangan jadikan UN penentu masuk PTN, karena selama 2011 saja, kecurangan yang ditemukan sangat masif dan sistemik di 14 daerah. Jadi naif kalo nilai UN akan dijadikan bobot masuk PTN," tegasnya.
Menurutnya, sistem tes tertulis masih menjadi metode seleksi yang tepat meski juga diwarnai sejumlah kelemahan. Namun, jumlah kasusnya tidak banyak.
"Kalo bagi saya, sistem tes tertulis, meski ada kelemahan, namun tetap menjadi metode penerimaan yang lebih transparan dan selama bertahun-tahun terbukti baik. Nyaris kita tidak pernah mendengar ada kunci jawaban atau soal beredar untuk SNMPTN/sipenmaru, bahkan UMPTN jaman dulu, paling banter ditemukan joki, itupun jumlahnya tidak banyak," tuturnya.
Guru SMAN 13 Jakarta ini juga menyarankan pihak pemerintah tidak boleh lagi membantah kecurangan yang terjadi, sebab kecurangan UN sudah semakin masif, sistematik dan struktural. Selain itu, Retno juga mengimbau kepala daerah, kepala dinas, dan kepala sekolah untuk tidak menganggap hasil UN sebagai prestasi pendidikan daerah.
"Karena masih naif itu soal kecurangannya," tandasnya.
